Relevansi Perjodohan di Bumi Madura dalam Perspektif Syariat

 

Tradisi perjodohan masih menjadi fenomena yang hidup dan mengakar di sebagian masyarakat Madura. Praktik ini umumnya dilandasi oleh semangat menjaga kehormatan keluarga, mempererat hubungan kekerabatan, serta penghormatan kepada kiai dan keluarga pesantren. Dalam perspektif syariat Islam, perjodohan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang terlarang, bahkan dapat bernilai maslahat apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh fikih pernikahan.

Hal ini mungkin tampak wajar dan tidak perlu diragukan, alih-alih dipertanyakan keabsahannya. Karena dalam konteks pernikahan, Islam juga melegalkan konsep ijbâr (nikah paksa) yang memberi hak prerogatif kepada wali atas anak gadisnya dalam perjodohan. Syekh Abu Bakar Syatha’ dalam I’ânah-nya menjelaskan bahwa agar pernikahan yang diinisiasi oleh orang tua tetap sah secara syariat, maka tidak boleh adanya permusuhan yang tersisa antara orang tua dan anak, tidak ada kebencian antara anak dan calon suaminya, terpenuhinya unsur kafâah, serta kemampuan calon suami membayar mahar miŝil. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka pernikahan yang terjalin antara kedua mempelai dianggap sah.

Terlepas dari keabsahan nikah, dalam kitab itu juga disebutkan bahwa masih tersisa tiga syarat legalitas orang tua memaksa anaknya menikah dengan lelaki yakni, harus berupa mahar miŝil, naqd al-balad, dan harus hâllan (dapat diberikan kapan pun ketika diminta oleh sang istri). Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akad nikah yang berlangsung dianggap sah, hanya saja tindakan orang tua dianggap tidak benar (haram).

Ada beberapa kasus, dalam konteks perjodohan di Madura yang tidak jarang melahirkan kasus-kasus yang memprihatinkan dan sempat menjadi perhatian publik sebab menjadi virus virtual (viral) di berbagai linimasa media. Di antaranya adalah munculnya perilaku yang dianggap melanggar norma norma syariat atau adat setempat, ada juga yang melibatkan anak-anak yang terlalu dini bahkan belum baligh. Selain itu, terdapat kasus anak perempuan yang memilih kabur dari rumah, baik sebelum maupun setelah pernikahan dilangsungkan.  Perjodohan yang dilakukan secara paksa juga dapat memicu sikap perlawanan terhadap otoritas orang tua. Bahkan, dalam    beberapa kasus, kondisi ini mendorong terjadinya kawin lari dengan pasangan yang dipilih sendiri. Dampak lain yang muncul adalah tidak terpenuhinya nafkah istri akibat tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut terjadi karena pernikahan tidak dijalani secara sukarela, sehingga hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak dapat terlaksana secara optimal. 

Hal ini sebetulnya jauh-jauh hari telah mendapat perhatian dari salah satu ulama asal Nusantara, yakni KH. Yasin Asmuni dalam kitab Masâil an-Nikâh. Dalam catatannya, makruh bagi orang tua memaksakan anaknya menikah dengan lelaki yang tidak dicintai. Hal ini, lanjut KH. Asmuni masih dalam kitab yang sama, berlaku selama tidak ada dampak negatif (lam tatadarrar). Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai dampak negatif semacam apa yang dimaksud. Oleh karena itu, relevansi perjodohan tradisional di Madura saat ini perlu dikaji kembali, agar tetap menghormati adat dan status sosial, namun tidak sampai mengorbankan hak, kehendak, dan kesejahteraan psikologis generasi muda.

Namun untuk mengetahui terkait hukum memaksakan perjodohan bagi orang tua dengan pertimbangan dan dampak-dampak sebagaimana dalam deskripsi di atas perlu kiranya untuk memerinci:

Syaikh Syatha ad-Dimyathi dalam I‘ânah ath-Thâlibîn menjelaskan bahwa hak ijbâr (hak veto) wali untuk menikahkan anak perempuan yang masih perawan tanpa persetujuannya hanya dimiliki oleh ayah dan kakek dari jalur ayah. Selain kedua wali tersebut, keputusan pernikahan sepenuhnya dikembalikan kepada perempuan yang bersangkutan. Kendati demikian, kebolehan ijbâr ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh sejumlah ketentuan syariat, sebagai berikut.

Pertama, pernikahan tidak boleh dilakukan apabila terdapat permusuhan atau kebencian antara ayah atau kakek dengan anak perempuan yang akan dinikahkan, atau jika calon suami memiliki permusuhan terhadap calon istri. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikhawatirkan menyebabkan wali menikahkan anaknya dengan pasangan yang tidak tepat dan tidak mampu menunaikan kewajiban pascanikah, seperti pembayaran mahar, pemberian nafkah, dan kewajiban lainnya. Akibatnya, tujuan utama dari pernikahan tidak tercapai. Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah secara hukum, karena pihak istri memiliki hak untuk mengajukan fasakh apabila suami tidak menunaikan kewajibannya. Adapun tidak adanya rasa cinta antara kedua mempelai tidak dijadikan pertimbangan utama dalam syariat. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa rasa cinta dapat tumbuh setelah pernikahan, dan Rasulullah saw. hanya menganjurkan—bukan mewajibkan—agar seseorang menikah dengan orang yang dicintainya. Meski demikian, wali tetap dimakruhkan apabila memaksa anaknya menikah dengan orang yang tidak dicintainya.

Kedua, calon suami harus memiliki keserasian (kafâ’ah) dengan calon istri, baik dari segi nasab maupun aspek lain sebagaimana dibahas dalam bab kafâ’ah.

Ketiga, calon suami harus mampu membayar mahar sesuai dengan standar kelaziman yang berlaku di daerah setempat.

Keempat, terkait syarat-syarat lain—seperti kewajiban pemberian mahar sesuai adat setempat atau keharusan penyerahan mahar secara tunai saat akad—para ulama masih berbeda pendapat.

Dengan demikian, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, wali tidak diperbolehkan menikahkan putrinya secara paksa. Namun, apabila terdapat izin yang jelas dan langsung dari pihak perempuan, maka pernikahan tersebut tetap dinilai sah secara hukum syariat.

menurut pandangan ulama kontemporer, sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh ‘Ali Jum‘ah, wali tidak memiliki hak untuk menikahkan putrinya secara paksa dalam kondisi apa pun. Menurut beliau, hak untuk menikah merupakan bagian dari kebebasan individu, sehingga orang tua tidak berhak mencampuri pilihan pasangan anaknya. Oleh karena itu, memaksa anak untuk menikah dengan orang yang tidak ia pilih dipandang sebagai perbuatan haram dan zalim. Prinsip yang digunakan oleh Syaikh ‘Ali Jum‘ah berlandaskan pada pemenuhan hak kesetaraan dan kebebasan memilih antar sesama manusia, yang sejalan dengan wacana keadilan gender, feminisme, dan isu-isu kebebasan individu lainnya.

Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa praktik perjodohan paksa sebagaimana yang terjadi di Madura tidak termasuk dalam konsep ijbâr sebagaimana dipahami oleh ulama klasik. Pemaksaan perjodohan tersebut lebih dipandang sebagai ikatan janji antara dua pihak yang disepakati untuk dijaga bersama hingga menuju pernikahan. Dalam perspektif ini, orang tua diperbolehkan membuat ikatan atau kesepakatan atas nama anaknya dengan pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum orang tua menjodohkan anaknya secara paksa diperbolehkan secara syariat apabila menggunakan konsep ijbâr, dengan syarat seluruh ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi. Meski demikian, hukumnya makruh apabila orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yang tidak dicintainya, berdasarkan anjuran Rasulullah saw. agar umatnya menikah dengan orang yang mereka cintai. Adapun apabila perjodohan tersebut hanya dipahami sebagai ikatan khitbah (pertunangan), maka hukumnya diperbolehkan secara mutlak.

Referensi:

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 414):

السادس: أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم. السابع: أن لا يكون قد وجب عليها نسك فإن الزوج يمنعها لكون النسك على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها قاله ابن العماد. وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط؟ فيه ما هو معتبر لهذا وما هو معتبر لذلك، فالمعتبرات للصحة بغير الإذن أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة، وأن يكون الزوج كفؤا، وأن يكون موسرا بحال صداقها، وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام. قال الولي العراقي: وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى. وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر، بل قد يقال: إنه لا حاجة لما قاله؛ لأن انتقاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها، أما ‌مجرد ‌كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم، ويسن استئذان البكر إذا كانت مكلفة لحديث مسلم: «والبكر يستأمرها أبوها» وهو محمول على الندب تطيبا لخاطرها، وأما غير المكلفة فلا إذن لها. ويسن استفهام المراهقة وأن لا تزوج الصغيرة حتى تبلغ، والسنة في الاستئذان لوليها أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والأم بذلك أولى؛ لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها

‌‌[حاشية البجيرمي]

قوله: (انتفاء العداوة) ولو باطنة. قوله: (لظهور الفرق) وهو كونها مفارقة للولي ملازمة للزوج. قوله: (لما قاله) أي الولي العراقي من الشرط المذكور أي من اشتراط انتفاء العداوة بينها وبين الزوج. قوله: (لأن انتفاء العداوة إلخ) فيه أن الشرط في الولي انتفاء العداوة الظاهرة، وحينئذ فيحتمل أن هناك عداوة باطنة، وحينئذ فربما زوجها لعدوها أفاده شيخنا. قال م ر في شرحه: لا يقال يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهما؛؛ لأنا نمنع ذلك؛ لأن شرطه عدم الفسق لا العدالة. قوله: (أما ‌مجرد ‌كراهتها) مقابل قوله العداوة من قوله انتفاء العداوة بينها إلخ؛ لأن مجرد الكراهية من غير ضرر لا يقال له عداوة وقوله له أي للزوج. قوله: (ويسن استفهام المراهقة) كأن يقول أزوجك أو أتتزوجي. وعبر بالاستفهام دون الاستئذان؛ لأن المراهقة لا إذن لها معتبر، ولكن إذن البالغة في شروط الصحة يكفي فيه السكوت وإذنها في شروط جواز الإقدام لا يكفي فيه السكوت، بل لا بد من النطق؛ فإذا استؤذنت في دون مهر المثل فسكتت لا يكون إذنا بالدون بل ينعقد النكاح بمهر المثل.

البيجوري الجزء الثاني ص: 09

(فالبكر يجوز للأب والجد) عند عدم الأب أصلا اوعدم أهليته (إجبارها) أي البكر (على النكاح) إن وجدت شروط الإجبار بكون الزوجة غير موطوءة بقبل وأن تزوج بكفء بمهر مثلها من نقد البلد

(قوله إن وجدت شروط الإجبار) أي التي تشترط لصحة نكاح الإجبار والتى تشترط لجواز الإقدام فقط فالشروط التى تشترط لصحة النكاح بغير الإذن ان لا يكون بينها وبين الأب أو الجد عداوة ظاهرة بحيث لا تخفى على أهل محلتها وأن يكون الزوج كفؤا وان يكون موسرا بحال الصداق ولو حكما ... الى أن قال ... أما مجرد كراهتها له من غير ضرر لنحو كبر أو هرم أو تشوه خلقة فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه فى الأم ... الى أن قال ... ولا يخفى أنه متى فقد شرط من شروط صحة النكاح فالعقد باطل إهـ

الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (ج 1 / ص 180)

مسألة : رجل خطب امرأة ثم رغبت عنه هي أو وليها فهل يرتفع التحريم عمن يريد خطبتها ؟ وهل الخطبة عقد شرعي وهل هو عقد جائز من الجانبين أم لا ؟ .

الجواب : يرفع تحريم الخطبة على الغير بالرغبة عنه فيما يظهر وإن لم يتعرضوا له وإنما تعرضوا لما إذا سكتوا أورغب الخاطب ، والظاهر أن الخطبة ليس بعقد شرعي ، وأن تخيل كونها عقداً فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعاً .

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 4)

خامساً ـ ما يترتب على الخطبة: الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست زواجاً (1) ، فإن الزواج لا يتم إلا بانعقاد العقد المعروف، فيظل كل من الخاطبين أجنبياً عن الآخر، ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدار المباح شرعاً وهو الوجه والكفان، كما سيأتي. نص قانون الأحوال الشخصية السوري (م2) على ما يلي: الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية، لا تكون زواجاً.

إن ما يشيع بين الناس من أن قراءة الفاتحة تبيح كل شيء هو غلط محض، ومنكر قبيح وجهل بأحكام الدين، فذلك كله مجرد وعد لا عقد، والعقد وحده هو الذي يبيح ما كان محرماً قبله..